Krisis lahan makam di Kota Bontang mulai menjadi kekhawatiran. Fakta lapangan menunjukkan, lahan pemakaman tak bertambah dan kian terisi penuh. Publik pun berharap, segera ada solusi kongkret atas hal ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib menilai harus segera ada penambahan lahan.
“Ini bukan lagi wacana, ini kebutuhan mendesak. Setiap kecamatan wajib punya lahan pemakaman sendiri. Kami sudah empat kali membahas ini dengan Dinas Perkim, tapi belum ada realisasi,” ujarnya kepada awak media pada Rabu (18/6).
Politisi NasDem itu menekankan pembebasan lahan harus dilakukan di semua kecamatan. Ia mengaku kurang setuju dengan solusi yang tengah disiapkan pemerintah saat ini dengan menyiapkan lahan pemakaman seluas 4 hektare di wilayah Sekambing. Menurutnya, lokasi tersebut terlalu jauh dan sulit dijangkau masyarakat.
“Kita tahu kebiasaan masyarakat Bontang saat mengantar jenazah itu selalu beramai-ramai. Kalau aksesnya jauh dan rusak, bisa membahayakan rombongan,” ujarnya.
Kata dia, pemerintah tidak bisa terus menunda dengan dalih perencanaan jangka panjang tanpa menyentuh solusi cepat. Jika hanya sebatas rencana, masyarakat bisa makin hilang kepercayaan.
Sahib mendesak agar pembebasan lahan pemakaman dimasukkan dalam program prioritas APBD Perubahan atau perencanaan 2026, mengingat urgensinya yang tidak bisa ditunda.
“Dari zaman dulu sampai sekarang, masalahnya itu-itu saja. Seperti pemakaman di Loktuan itu sudah penuh. Kita tidak boleh menunggu sampai masyarakat bingung mau menguburkan jenazah di mana,” tegasnya.
Ditanya terkait lokasi lahan tiap kecamatan yang direncanakan untuk dibebaskan. Sahib menjawab diplomatis. Kata dia, Komisi C mendorong adanya keterlibatan aktif camat dan lurah untuk mengidentifikasi lahan potensial di wilayah masing-masing, agar proses pembebasan bisa segera dilakukan.
