BONTANG – Polemik rencana kenaikan gaji anggota DPR RI menuai kritik keras dari kalangan akademisi. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai wacana tersebut bukan sekadar masalah finansial, melainkan bukti hilangnya moralitas politik para wakil rakyat.
Menurut Herdiansyah, DPR seharusnya menunjukkan solidaritas dengan rakyat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi. “Kenaikan gaji di tengah krisis adalah tindakan yang tidak patut. Itu menandakan anggota DPR tidak memiliki sense of crisis terhadap penderitaan rakyat. Lapangan kerja susah, pengangguran bertambah, tetapi DPR justru berpikir untuk menaikkan gaji,” ujarnya, Minggu (24/8/2025).
Ia menekankan bahwa jabatan anggota DPR adalah amanah yang melekat dengan filosofi pengabdian, bukan jalan untuk memperkaya diri. “Anggota DPR itu wakil rakyat, bahkan dalam tanda petik pesuruh rakyat. Seharusnya mereka tidak boleh hidup lebih baik daripada rakyat yang diwakilinya,” tegasnya.
Herdiansyah menyebut sikap DPR saat ini mencerminkan lemahnya kesadaran etis dalam politik Indonesia. “Yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Filosofi pengabdian itu hilang, digantikan dengan budaya bermewah-mewahan. Ini jelas penghinaan bagi rakyat Indonesia,” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa meningkatnya suara publik yang meminta pembubaran DPR merupakan tanda krisis legitimasi. “Tuntutan pembubaran DPR muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat, karena mereka tidak lagi merasa terwakili. Itu adalah alarm keras bagi kualitas demokrasi kita,” tutupnya.
