PROBOLINGGO – Menyambut musim tanam yang akan datang, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) memastikan ketersediaan pupuk urea bersubsidi untuk wilayah Jawa Timur berada dalam kondisi sangat aman. Langkah ini diambil guna menjaga kesinambungan pasokan dan menjamin produktivitas sektor pertanian nasional tetap terjaga.
Berdasarkan data lapangan hingga 11 Juni 2026, total stok aktual pupuk urea bersubsidi yang dikelola Pupuk Kaltim di Jawa Timur menyentuh angka 79.740 ton. Jumlah tersebut mencapai 213 persen dari batas ketentuan stok minimum (safety stock) yang ditetapkan pemerintah sebesar 37.360 ton.
Direktur Utama Pupuk Kaltim, Gusrizal, mengungkapkan bahwa ketersediaan stok hingga lebih dari dua kali lipat ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
”Ketersediaan pupuk sangat menentukan keberhasilan sektor pertanian. Pasokan yang melimpah ini disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan petani saat memasuki musim tanam,” tegas Gusrizal usai melakukan peninjauan ke gudang penyangga di Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi (11–12 Juni 2026).
Sebaran Stok Urea Bersubsidi Wilayah Rayon Pupuk Kaltim
Khusus di wilayah rayon distribusi Pupuk Kaltim, pasokan urea bersubsidi yang siap disalurkan mencapai 38.486 ton, dengan rincian sebagai berikut:
Kabupaten Stok Urea Bersubsidi (Ton) :
- Banyuwangi : 27.729
- Jember : 4.846
- Situbondo : 2.007
- Lumajang : 1.560
- Probolinggo : 1.492
- Bondowoso : 851
Perketat Pengawasan hingga Tingkat Kios
Selain mengamankan jumlah pasokan, Pupuk Kaltim juga memperketat sistem monitoring dan rantai pasok dari pabrik hingga ke lini terdepan. Hal ini dilakukan agar prinsip 6 Tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat sasaran) dapat terwujud secara konsisten.
Gusrizal menambahkan bahwa kelancaran penyaluran pupuk tidak hanya bergantung pada kapasitas produksi semata, melainkan pada efektivitas sinergi antara produsen, distributor, pemerintah daerah, hingga kios resmi.
”Kami terus memperkuat pengawasan berkala dan koordinasi dengan seluruh stakeholder. Dengan begitu, potensi hambatan distribusi dapat terdeteksi serta diantisipasi sejak dini,” pungkasnya.[Ra/Adv]
