BONTANG – Pemerintah menilai reformasi besar-besaran tata kelola pupuk nasional mulai menunjukkan hasil nyata, tidak hanya bagi sektor pertanian dalam negeri tetapi juga dalam memperkuat posisi Indonesia di pasar ekspor global.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan keberhasilan ekspor pupuk urea ke Australia menjadi indikator bahwa sistem distribusi dan industri pupuk nasional kini semakin efisien.
Pernyataan itu disampaikan Amran saat menghadiri pelepasan ekspor perdana pupuk urea PT Pupuk Kalimantan Timur menuju Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5/2026).
Ekspor tahap awal mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Pemerintah menargetkan total ekspor meningkat hingga 500.000 ton dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.
Menurut Amran, salah satu perubahan paling signifikan dalam sektor pupuk nasional adalah deregulasi total terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga yang selama ini dinilai memperlambat distribusi pupuk.
Pemerintah kemudian menyederhanakan pola distribusi menjadi langsung dari Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Gapoktan atau koperasi, hingga petani.
“Distribusi pupuk sekarang jauh lebih sederhana sehingga pupuk lebih cepat diterima petani,” ujar Amran.
Selain penyederhanaan distribusi, pemerintah juga meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
Kebijakan tersebut diikuti penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban anggaran negara.
Amran mengatakan kebijakan tersebut menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani di tengah kondisi geopolitik global yang memengaruhi harga energi dan bahan baku pupuk dunia.
“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen,” katanya.
Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap sekitar 160 juta masyarakat yang terkait dengan sektor pertanian, termasuk sekitar 115 juta petani padi.
Menurut Amran, reformasi tata kelola pupuk juga menjadi fondasi penting bagi peningkatan kapasitas ekspor Indonesia.
Setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan ekspor pupuk ke sejumlah negara lain seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh.
Ia menyebut pemerintah India telah menyampaikan permintaan impor pupuk urea dari Indonesia hingga 500.000 ton.
“Beberapa negara lain juga berminat meminta pupuk urea dari Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah menilai keberhasilan tersebut menunjukkan Indonesia mulai bertransformasi dari negara yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan pupuk menjadi negara dengan surplus produksi.
Selain memperkuat distribusi, pemerintah juga melakukan modernisasi industri pupuk nasional melalui pembangunan dan revitalisasi sejumlah pabrik pupuk.
Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus menjaga stabilitas pasokan pupuk domestik di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional.
Amran menegaskan pembenahan sektor pupuk akan terus diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan nasional dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia.
“Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” katanya. (*Lz)
