Bontang – SPBU Kota Bontang kembali menjadi sorotan dikarenakan antrean kendaraan yang mengular sampai keruas jalan. Persoalan tersebut terus berulang dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini dipicu oleh distribusi BBM yang belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Persoalan yang selalu berulang membutuhkan langkah konkret untuk membenahi persoalan distribusi BBM, baik jenis subsidi maupun nonsubsidi. Pemerintah saat ini dinilai tidak cukup jika hanya hadir untuk meninjau kondisi di lapangan.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, mendesak pemerintah segera mengambil langkah serius dan terukur agar persoalan antrean panjang tidak terus menjadi beban masyarakat
Menurut Sahib, persoalan antrean tidak akan selesai jika penanganannya hanya sebatas memantau panjangnya barisan kendaraan tanpa membenahi sistem dari hulu hingga hilir.
“Untuk mengatasi antrean BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, ada tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah,” kata Sahib yang disampaikan melalui WhatsApp kepada lenterakata.id. Sabtu. (29/08).
Tiga hal itu merupakan jurus pemungkas dikemukakan Sahib, wajib segera diterapkan Pemkot sebagai berikut:
1. Audit Total Populasi Kendaraan:
Pemkot didesak melakukan pendataan presisi terhadap seluruh kendaraan di Bontang mulai dari roda dua hingga truk roda sepuluh. Tanpa data riil, kalkulasi kuota BBM ke Pertamina akan selalu meleset dari kebutuhan riil lapangan.
2. Pengawasan Melekat di Setiap SPBU:
Praktik pengawasan pasif atau sporadis saat antrean memuncak harus dihentikan. Seluruh titik SPBU wajib dijaga ketat secara konsisten untuk menutup celah kecurangan atau penyimpangan distribusi.
3. Digitalisasi Wajib Saat Transaksi:
Mendorong integrasi sistem digital penuh di pompa pengisian. Langkah ini krusial untuk merekam frekuensi pengisian, identitas kendaraan, hingga melacak pola pembelian mencurigakan secara real-time.
“Kesimpulannya, tanpa data yang jelas, pemerintah akan kesulitan mengetahui apakah pasokan yang tersedia memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, pengawasan ketat harus menyeluruh di SPBU. Dan sistem digital yang mampu mengontrol penyaluran BBM, ” kata Sahib
“Sebab, masyarakat tidak membutuhkan sekadar melihat pemerintah hadir di tengah antrean. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang mampu membuat antrean itu berhenti, ” tutupnya. (*Ra)
